Ikuti Kami

Home KORPORASI Politik Hukum Peristiwa Selebritis Indeks Berita

Warning PPSKI Industri Peternakan Hancur Bila Lambat Tangani Virus

Hasan, trustnews.id
Jumat, 26 Mei 2023 | 04:36 WIB


Warning PPSKI Industri Peternakan Hancur Bila Lambat Tangani Virus
TRUSTNEWS.ID,. - Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) bersama-sama pemerintah (Satgas Penanganan PMK dan Kementerian Pertanian) berjibaku dalam mengendalikan wabah penyakit mulut dan kuku (foot and mouth disease) yang menyerang hewan ternak. 

Wabah yang kembali mencuat pada April 2022 itu menjadi awan hitam bagi industri peternakan di tanah air. Pasalnya, virus PMK menyebar begitu cepat dan banyak menginfeksi ternak hingga mengakibatkan peternak gulung tikar. Tercatat, hingga 28 Juli 2022 sebanyak 21 provinsi serta 286 kabupaten dan kota tertular, dan berdampak lebih dari 400 ribu ternak terinfeksi PMK di seluruh Indonesia. 

Kerugian ekonomi yang ditaksir pun hingga mencapai Rp 9,9 triliun. Agar wabah PMK tidak semakin membabi buta, berbagai kebijakan pemerintah terkait pengendalian PMK telah diterbitkan, salah satunya adalah vaksinasi. Namun tentunya vaksinasi saja tidak cukup, diperlukan upaya komprehensif agar kejadian PMK tidak terulang sekaligus mendukung keberhasilan pengendalian PMK.

Nanang Purus Subendro, Ketua Umum DPP PPSKI, mengatakan, tantangan terberat yang dihadapi oleh para peternak, tidak saja PMK, tapi juga Lumpy Skin Disease (LSD). Penyakit kulit infeksius yang disebabkan oleh Lumpy Skin Disease Virus (LSDV) yang umumnya menyerang hewan sapi dan kerbau. 

"Tantangan penyakit hewan yang sangat luar biasa sekali dan itu sangat memukul para peternak. Di mulai dengan LSD, kemudian PMK dan ini menjadi tugas yang sangat berat bagi Industri ini," ujar Nanang Purus Subendro saat berdiskusi dengan TrustNews. 

“Bahkan industri ini bisa hancur kalau penanganannya biasa -biasa saja. Kita perlu kerja yang luar biasa dan kerja keras dalam penanganan penyakit hewan ini. Untuk penyelesaian PMK kita lihat sejarahnya butuh 30 tahun lebih kita terbebas dari PMK, memang pemerintah sudah membuat target bahwa kita akan bebas PMK 2035, tetapi kalo pola kerja nya masih seperti sekarang, maka target itu hanya akan menjadi target yang realisasinya jauh lebih lama lagi," tegasnya. 

Sebab itulah, menurutnya, prioritas PPSKI adalah melakukan advokasi kepada para peternak dalam menyelesaikan masasalah penyakit PMK. Seperti aksesbilitas terhadap vaksin, uang ganti rugi yang sesuai dengan komitmen pemerintah, meyakinkan peternak untuk mau melakukan vaksinasi. 

“Secara eksternal adanya wabah penyakit PMK menjadi momentum untuk membuktikan keberadaan PPSKI ini benar-benar memperjuangkan nasib para peternak," ujarmya 

"Dari berbagai kegiatan dan masukan pendapat yang lita berikan, termasuk permintaan dan tuntutan kita kepada pemerintah sudah didengar guna mempercepat proses penanganan PMK. Dengan membuka sekat-sekat yang selama ini menghambat penanganan PMK baik itu perijinan maupun anggaran," paparnya. 

Soal vaksin, misalnya, supaya kerugian yang diperoleh peternak tidak semakin membabi buta, ia berharap distribusi vaksinasi akan dipercepat melalui Satgas PMK dengan tetap memerhatikan skala prioritas. Dikarenakan, saat ini penanganan PMK paling tepat di tanah air yakni dengan vaksinasi dibandingkan misalnya dengan pemusnahan massal (stamping out) yang membutuhkan anggaran besar. 

“PPSKI sejak awal sudah mengajukan beberapa usulan ke pemerintah terkait vaksin, misalnya proses pengadaan vaksin dan obat-obatan PMK agar menjadi skala prioritas, mengingat saat itu stok obat-obatan untuk PMK mengalami kekosongan di beberapa daerah," ujarnya. 

"Kalau jumlah vaksin tidak mencukupi, kita usulkan adanya vaksinasi mandiri agar usaha peternakan yang dijalankan swasta bisa tetap hidup dan berkelanjutan dengan adanya vaksin," tambahnya. 

PPSKI, lanjutnya, juga meminta kepada pemerintah untuk bisa membantu para peternak sapi dan Kerbau yang terdampak PMK atas Kredit Usaha Rakyat, Kredit LPDB agar bisa ditangguhkan dan diberikan modal baru untuk bisa mengganti ternak yang, sakit , mati atau potong paksa akibat wabah. 

Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menyerahkan bantuan berupa dana kompensasi sebesar Rp10 juta untuk setiap ekor sapi yang mati karena terdampak wabah PMK. Penyerahan bantuan ini dilakukan secara simbolis di di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Februari lalu. Adapun total ternak yang mati akibat PMK selama periode pandemi sejak 2022 hingga saat ini di Ponorogo tercatat ada 1.095 ekor. Sedangkan secara keseluruhan, sebanyak 12.800 ekor sapi dan hewan ternak lainnya di seluruh Indonesia mati akibat wabah PMK. 

Subendro menekankan, PPSKI adalah bagian dalam pembangunan peternakan dan sebagai organisasi tertua untuk sapi dan kerbau PPSKI merasa perlu menyusun langkah bersama untuk berkolaborasi kepada siapapun yang memiliki kepentingan di Industri ini. 

"Program-program kemitraan perlu untuk dijalankan Kembali untuk memperkuat program PPSKI di lapangan," pungkasnya.

BACA JUGA