80 Tahun DPR RI Deretan Capaian Nyata untuk Masa Depan Indonesia

TRUSTNEWS.ID - Menapaki usianya yang ke-80 tahun, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menorehkan sederet pencapaian penting. Capaian yang diraih antara tahun 2024-2025 itu semakin memperjelas siratan kerja keras atas komitmen wakil rakyat dan pengawal kebijakan publik yang sebelumnya juga pernah diraih.

Mulai dari pengesahan undang-undang strategis, pengawasan berbagai isu nasional, hingga pengelolaan anggaran yang efisien, DPR terus menegaskan perannya sebagai garda terdepan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Belum lama ini, Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan bahwa semua capaian tersebut merupakan hasil kerja sama yang kuat antara DPR dan pemerintah. “Kami menjalankan proses ini dengan semangat kolaborasi dan gotong royong, sehingga setiap kebijakan yang dibuat mampu menjawab tantangan dan kebutuhan bangsa,” ujarnya dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Pada ranah legislasi, DPR mengesahkan tiga undang-undang yang memiliki dampak besar terhadap tata kelola negara dan pembangunan nasional, yakni Undang-Undang TNI, Undang-Undang BUMN, dan Undang-Undang Minerba. Keberhasilan ini melanjutkan agenda legislasi yang sudah berjalan dengan pembahasan tujuh rancangan undang-undang warisan periode sebelumnya. Selain itu, DPR juga mengesahkan 12 RUU usulan inisiatif yang kini tengah dipersiapkan untuk pembahasan lebih lanjut. Pola kerja ini menunjukkan kesinambungan parlemen dalam menyesuaikan regulasi dengan dinamika sosial dan ekonomi terkini.

Di samping fokus pada regulasi, DPR juga memperhatikan pengelolaan keuangan negara. Melalui rapat kerja intensif bersama kementerian dan lembaga terkait, parlemen mengawal pelaksanaan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025. Tujuannya agar dana publik digunakan secara efektif dan tepat sasaran, demi memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat luas.

Perlindungan terhadap warga negara menjadi perhatian serius DPR. Oleh karena itu, parlemen membentuk dua tim pengawas khusus, yaitu Tim Pengawas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Tim Pengawas Penanganan Bencana. Kehadiran kedua tim ini diharapkan mampu meningkatkan perlindungan, keselamatan, dan kesejahteraan warga, baik yang berada di dalam negeri maupun yang bekerja di luar negeri.

Kiprah DPR juga semakin terlihat di kancah internasional. Tahun ini, DPR aktif berpartisipasi dalam forum-forum global, termasuk Asian Parliamentary Assembly (APA) yang berlangsung di Azerbaijan, serta melakukan pertemuan bilateral dengan berbagai parlemen dunia seperti Iran, Australia, Palestina, Rusia, Turki, dan lainnya. Sebagai bentuk komitmen diplomasi parlementer, Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) yang akan digelar di Jakarta pada Mei 2025.

Setelah menutup periode kerja paripurna, DPR memasuki masa reses yang berlangsung dari 26 Maret hingga 16 April 2025. Waktu ini dimanfaatkan anggota DPR untuk turun ke daerah pemilihan masing-masing, berdialog langsung dengan masyarakat, menyerap aspirasi, serta menyampaikan laporan hasil kerja selama masa sidang.

Fungsi pengawasan DPR selama periode ini juga berjalan aktif dengan mengawal berbagai isu strategis. Antara lain penanganan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor yang kerap melanda sejumlah daerah, memastikan kesiapan mudik Lebaran agar stabilitas harga bahan pokok dan pasokan BBM terjaga, hingga mengawasi distribusi program MinyaKita supaya sesuai harga ketetapan pemerintah.

Tidak kalah penting, DPR terus mendorong percepatan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang telah lama dinantikan masyarakat. Di samping itu, DPR turut mengawal persiapan Pemilu 2024 khususnya di daerah yang menjalankan pemungutan suara ulang, serta memperjuangkan pemerataan akses layanan kesehatan gratis bagi warga kurang mampu.

Perhatian parlemen juga tertuju pada sektor pendidikan, terutama peningkatan kualitas dan pemerataan di wilayah 3T, yakni daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Langkah ini bertujuan membuka peluang belajar yang lebih baik bagi seluruh anak bangsa, tanpa terkecuali.

Dengan rangkaian kerja nyata tersebut, DPR RI menegaskan posisi pentingnya tidak hanya sebagai pembentuk regulasi, tetapi juga sebagai penjaga agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar selaras dengan amanat konstitusi dan kebutuhan rakyat. Memasuki usia baru, DPR membawa pesan kuat bahwa dedikasi dan kinerja nyata untuk rakyat adalah hadiah terbaik yang dapat diberikan dalam momentum ulang tahunnya. (TN)