Abdul Munir – Ketua DPRD Pekalongan Pekalongan Pancang Target Pertumbuhan 5,5%

TRUSTNEWS.ID - Kabupaten Pekalongan, yang selama ini dikenal lewat warisan batiknya, kini sedang merancang strategi pembangunan ekonomi yang lebih luas dan terukur. Terletak di pesisir utara Jawa Tengah, daerah ini memancang target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 persen pada tahun 2025.

“Kami mendorong semua sektor, terutama UMKM berbasis konveksi dan kuliner,” ujar Abdul Munir, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, dengan nada bicara yang lugas dan penuh keyakinan kepada TrustNews.

Sektor konveksi memang menjadi tulang punggung ekonomi lokal. Pemerintah daerah mendorong agar produk-produk UMKM tidak hanya dipasarkan secara lokal, tetapi juga menjangkau pasar yang lebih luas, seperti Solo, luar Jawa, hingga melalui platform digital.

Transformasi digital pun menjadi elemen penting strategi ini. Pemkab Pekalongan bekerja sama dengan e-commerce nasional seperti Shopee dalam pelatihan digital marketing bagi pelaku usaha pemula. Harapannya, pelaku UMKM tak hanya bertahan, tetapi tumbuh dalam era perdagangan digital.

Sektor kuliner juga mendapat perhatian. Produk lokal seperti keripik, apem, dan rengginang ditingkatkan kualitasnya baik rasa, kemasan, maupun daya saing. “Kami ingin cita rasa Pekalongan dikenal luas,” jelasnya.

Di luar sektor ekonomi kreatif, pemerintah juga serius membenahi infrastruktur. Slogan Dalane alus, rejekine mulus bukan sekadar retorika. Dari total 695 km jalan kabupaten, 90 persen kini dalam kondisi baik. Sisanya, terutama jalan poros desa, masih terkendala cuaca ekstrem dan perubahan status jalan. Kami terus koordinasi dengan Dinas Bina Marga Provinsi agar memperbaiki jalan yang menjadi kewenangannya.

“Kami terus dorong agar dinas melakukan penambalan jalan yang berlubang karena hujan ekstrem,” ujar Munir, menggambarkan tantangan teknis di lapangan.

Langkah paling strategis adalah menciptakan iklim investasi yang bersih dan efisien. DPRD mendesak pemangkasan birokrasi perizinan dan menolak segala bentuk pungli. “Tak ada pungutan selain biaya resmi seperti pajak yang dikenakan atas pengalihan hak atas aset seperti BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan),” tegas Munir.

Upaya ini mulai membuahkan hasil. Salah satunya adalah rencana investasi PT Hardases Abadi Indonesia, yang telah membangun pabrik dengan potensi penyerapan tenaga kerja hingga 20 ribu orang. Dengan tingkat pengangguran terbuka hanya 3,4 persen, investasi ini diharapkan menjadi akselerator ekonomi baru.

Indikator sosial pun ikut bergerak naik. Indeks Pembangunan Manusia meningkat; rata-rata penghasilan masyarakat naik, angka partisipasi pendidikan terus tumbuh, dan rata-rata lama sekolah naik dari 7,0 menjadi 7,4 tahun. Sementara itu, angka pengangguran dan kemiskinan menunjukkan tren menurun.

“Ini adalah bukti riil dari kerja pembangunan,” ujarnya.

Pemerintah juga aktif menyiapkan tenaga kerja terampil melalui pelatihan kerja, bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Warga diberi keterampilan menjahit, tata rias, hingga las. Tujuannya bukan hanya mencari kerja, tetapi juga menciptakan lapangan kerja.

“Kabupaten Pekalongan ingin maju dengan memberdayakan UMKM, memperkuat infrastruktur, dan menciptakan iklim investasi yang bersahabat,” pungkasnya.

(TN)