Langkah Pemprov Jawa Tengah Menurunkan Angka Kemiskinan

TRUSTNEWS.ID,. — Berdasarkan rilis dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng, persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 10,47%, atau turun sebanyak 0,30% daripada Maret 2023 (10,77%).

Hingga Maret 2024, jumlah penduduk miskin di Jateng tercatat sebanyak 3,70 juta orang. Jumlah itu mengalami penurunan sebanyak 87,17 ribu orang dari Maret 2023 (3,79 juta orang).

Ditinjau dari tempat tinggalnya, jumlah penduduk miskin di pedesaan mengalami penurunan sebanyak 0,53% pada Maret 2024 (11,34%) terhadap Maret 2023 (11,87%). Sementara di perkotaan, pada Maret 2024 jumlahnya sebanyak 9,71%, atau turun 0,07% daripada Maret 2023 (9,78%).

Menurut Asisten Ekonomi dan Pembangunan Jawa Tengah, Dr.A.P.Ir. Sujarwanto Dwiatmoko, M.Si., penurunan ini bisa terjadi karena wilayahnya concern mendata daerah-daerah berpenduduk padat, dengan angka kemiskinan yang cukup tinggi, termasuk kemiskinan ekstrem. ‘Tercatat ada 17 Kabupaten dan 6 Kota di Jawa Tengah yang menjadi fokus kami untuk ditindaklanjuti,” tegas Ema Rachmawati dalam keterangan khususnya kepada Trustnews belum lama ini.

Diakuinya, program yang dikedepankan Pemprov Jawa Tengah sebenarnya sejalan dengan program yang ditetapkan pemerintah dalam mengatasi persoalan kemiskinan di tanah air. Langkah yang dilakukan, dengan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) sebagai upaya meringankan beban kebutuhan masyarakat miskin. Pihaknya juga fokus untuk mencermati lebih lanjut, bagaimana penduduk miskin ini memperoleh hasil atau pendapatan. Selain itu, kampungkampung miskin juga diberikan akses jalan yang baik, termasuk kemudahan memperoleh air bersih, sanitasi dan listrik yang memadai.   

“Memang yang agak kontroversial data by name by address belum dapat kami eksekusi dengan mix and match, bedanya sampai dengan 20%. Itulah kenapa kami memberikan saran dalam penggunaan listrik subsidi yang 450, lalu jika rumahnya tidak layak huni maka akan kami renovasi melalui menggunakan APBD provinsi, kemudian pembenahan dari aspek sanitasi agar BABnya tidak sembarangan, kemudian air bersih juga.

Untuk meningkatkan pendapatan ada dua langkah khusus yang dilakukan Pemprov Jawa Tengah, pertama,  memasok pekerja sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Kedua, menugaskan dinas terkait kewirausahaan, agar masyarakat yang termasuk dalam golongan miskin ini masuk ke dalamnya  guna disalurkan menjadi wirausahawan, termasuk lewat BUMD. “Upaya-upaya itulah yang membuat angka kemiskinan di wilayah Provinsi Jawa Tengah menurun,” tambah Sujarwanto meyakinkan.