Kinerja APBN dan APBD Januari 2024: Kekuatan Fiskal DKI Jakarta yang Kokoh Siap Menghadapi Tantangan Global

TRUSTNEWS.ID,. - Mengawali Tahun Anggaran 2024, unit Kementerian Keuangan di DKI Jakarta menggelar konferensi pers mengenai Kinerja APBN Wilayah DKI Jakarta periode Januari 2024.

Presenter dalam konferensi pers ini adalah Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, Mei Ling, Kepala Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Pusat, Eddi Wahyudi, Kepala Bidang Perbendaharaan Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tanjung Priok, Andi Hermawan, serta Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi Kanwil Ditjen Kekayaan Negara DKI Jakarta Didik Hariyanto memberikan penjelasan terkait kinerja APBN dan APBD di Provinsi DKI Jakarta.

Ekonomi Jakarta tahun 2023 tumbuh sebesar 4,96%, lebih lambat dibanding capaian tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,25%. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-profit yang Melayani Rumah Tangga (PKLNPRT) mengalami pertumbuhan tertinggi 9,84%.

1. Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,24%. Inflasi (yoy) DKI Jakarta Januari 2024 sebesar 1,83%, lebih rendah dari bulan sebelumnya. Inflasi (yoy) DKI Jakarta Januari 2024 sebesar 1,83%, lebih rendah dari bulan sebelumnya. Inflasi (mtm) DKI Jakarta Januari 2024 sebesar -0,19% dan tercatat yang paling rendah se-Jabodetabek. Inflasi (mtm) DKI Jakarta Januari 2024 sebesar -0,19% dan tercatat yang paling rendah se-Jabodetabek. Penurunan harga barang dan jasa juga terjadi pada Kota Tangerang yang tercatat sebesar -0,11%. Penurunan harga barang dan jasa juga terjadi pada Kota Tangerang yang tercatat sebesar -0,11%. Sebaliknya, untuk wilayah sekitar DKI Jakarta seperti Kota Bekasi, Depok dan Bogor mengalami kenaikan harga barang dan jasa dengan nilai inflasi (mtm) masing-masing sebesar 0,24%, 0,20% dan 0,06%. Sebaliknya, untuk wilayah sekitar DKI Jakarta seperti Kota Bekasi, Depok dan Bogor mengalami kenaikan harga barang dan jasa dengan nilai inflasi (mtm) masing-masing sebesar 0,24%, 0,20% dan 0,06%.
2. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) DKI Jakarta Januari 2024 berada dalam zona optimis (>100) pada level 141,9. Capaian ini naik dari bulan sebelumnya dan lebih tinggi dari IKK nasional yang tercatat sebesar 125,0. Persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi pada bulan Januari 2024 menunjukkan optimisme yang semakin meningkat. Hal ini tercermin kenaikan Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) pada level 129,5 dan lebih tinggi dari IKE nasional 115,6. Optimisme konsumen terhadap kondisi perekonomian yang tercermin pada pada Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) stabil pada level 154,2 dan lebih tinggi dari IEK nasional 134,5.
3. Neraca perdagangan periode Januari 2024 mengalami defisit sebesar USD 2,56 miliar naik 156% (mtm) naik 54,22% (yoy) dengan komoditi ekspor utama pada komponen mobil, pangan olahan, sepatu dan alas kaki.
4. Kinerja APBN Regional DKI Jakarta di bulan Januari 2024 Belanja BUN sebesar IDR 51,63 T atau 5,33% dari pagu, turun 5,33% (yoy). Realisasi Belanja BUN utamanya digunakan untuk Pembayaran Kewajiban Utang berupa Pembayaran Bunga Obligasi Negara (rupiah dan valas) dan Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara, serta Pembayaran Kontribusi Jaminan Sosial berupa Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS/D.
5. Belanja Kementerian/Lembaga sebesar 28,23 T atau 4,55% dari pagu, naik 72,61% (yoy). Realisasi Belanja K/L utamanya digunakan untuk Pembayaran Bantuan Masyarakat berupa Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial dalam Bentuk Uang untuk Pembiayaan JKN/KIS; Pembayaran Bantuan Keluarga berupa Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang untuk Penyelenggaraan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan; Pembayaran Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah berupa Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam Bentuk Uang Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah. Belanja K/L mengalami normalisasi setelah mengalami puncak realisasi Belanja K/L pada tahun 2021 dalam rangka penanggulangan Covid-19 beserta dampaknya. Belanja K/L terus didorong untuk dapat mengantisipasi ketidakpastian global dan risiko kenaikan harga pangan (supply chain). Dari keseluruhan pagu alokasi belanja K/L terdapat porsi sebesar 5% yang menjadi target kebijakan automatic adjustment atau penyesuain mandiri untuk merespon dinamika global.
6. Belanja TKD IDR 795,55 miliar atau 4,01% dari pagu, naik sebesar 89.542,05%% (yoy). Realisasi Belanja TKD utamanya digunakan untuk penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik. Peningkatan realisasi TKD Tahun 2023 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya utamanya disebabkan terdapat realisasi DAK Non Fisik yang cukup besar yang digunakan untuk penyaluran Dana BOS Pendidikan. Percepatan penyaluran BOS Pendidikan di bulan Januari dikarenakan adanya kebijakan relaksasi ketentuan syarat penyaluran.
7. Kinerja Perpajakan pada periode ini mencapai IDR 102,7 triliun. Pajak Bumi dan Bangunan tumbuh signifikan 503,8% (yoy) yang disebabkan oleh mulai masuknya pembayaran PBB Migas yang senilai IDR 56,29 miliar. PPh Non Migas Tumbuh positif disebabkan oleh kontribusi signifikan dari penerimaan PPh Pasal 25 Badan; PPh Migas Mengalami penurunan disebabkan oleh moderasi harga komoditas terutama minyak bumi dan gas alam serta adanya kenaikan restitusi di bulan Januari 2024; PPN juga mengalami penurunan disebabkan adanya beberapa Wajib Pajak dominan yang masuk dalam Kawasan berikat serta pemusatan PPN terutang di lokasi; Pajak Lainnya mengalami kontraksi disebabkan oleh turunnya pendapatan dari bunga penagihan PPh dan PPN akibat adanya kenaikan restitusi dan dampak penetapan kawasan berikat.
8. Kinerja Bea dan Cukai tercatat IDR 1,47 triliun atau 5,32% dari target 2024. Penerimaan Bea Masuk mengalami penurunan sebesar 16,69% (yoy) pada Januari 2024 akibat turunnya aktivitas impor setelah tiga kali di priode Januari tahun-tahun sebelumnya, Penerimaan cukai dalam empat tahun terakhir, terlihat cukup fluktuatif. Hal ini disebabkan karena turunnya permintaan barang dan jasa terutama Barang Kena Cukai (BKC) akibat naiknya tarif cukai beberapa jenis BKC seperti rokok, dan minuman beralkohol. Pada Januari 2024 penerimaan cukai mengalami penurunan sebesar 25,88% (yoy). Januari 2024 penerimaan Bea Keluar meningkat (yoy) sangat signifikan sebesar 1.018,73% yang dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas ekspor yang terutama batu bara dan CPO. 
9. Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar IDR 37,05 triliun mengalami kenaikan 50,06% yoy. Penerimaan SDA masih mendominasi yang naik 52,24% (yoy) sebesar IDR 18,16 triliun. Penerimaan Bagian Laba BUMN sesuai target sebesar IDR 6,77 triliun secara konsisten meningkat sebesar 47,37% (yoy). Penerimaan PNBP lainnya juga menagalami peningkatan di bulan Januari 2024 naik sebesar 44,13% (yoy) karena adanya peningkatan PHT (Penjualan Hasil Tambang), PNBP Aset BMN, PNBP Lelang, dan PNBP Piutang Negara. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) yang dicatat sebagai PNBP lainnya meningkat signifikan sebesar 466,26% (yoy) pada Januari 2024 disebabkan adanya akselerasi harga komoditas CPO.
10. Kinerja APBD pada Januari 2024 mencatat pendapatan sebesar IDR 2,77 triliun naik 4,01% (yoy) dan belanja daerah sebesar IDR 1,45 triliun naik 6,87% (yoy). Pendapatan Daerah tumbuh positif dibandingkan tahun sebelumnya sebagai penggerak utamanya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pertumbuhan Pajak Daerah didorong peningkatan realisasi pajak yang bersifat konsumtif, mengindikasikan aktivitas perekonomian yang meningkat dan peningkatan realisasi pajak nonkonsumtif utamanya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama KB yang mengindikasikan penambahan penggunaan/pembelian kendaraan. Belanja daerah naik didorong realisasi belanja barang dan jasa yang cukup signifikan. Belanja Barang dan Jasa tumbuh positif 74,93%.
11. Kesimpulan, Pertumbuhan ekonomi yang konsisten dan inflasi yang terkendali memperkuat stabilitas ekonomi Jakarta dan ketahanan ekonomi yang tinggi dengan dukungan Pemerintah Pusat dan Daerah yang kuat menjadikan Jakarta sebagai salah satu kota dengan ekonomi yang paling stabil di Indonesia. Kekuatan fiskal DKI Jakarta memberikan pondasi yang kokoh bagi perekonomian Jakarta menghadapi segala tantangan global. Kondisi fiskal yang kokoh ini tidak lepas dari peran APBN maupun APBD yang terus diupayakan dapat berkontribusi nyata pada kesejahteraan masyarakat dan penguatan sektor-sektor ekonomi. APBD DKI Jakarta 2024 menjadi instrumen penting dengan program strategis dan meningkatkan pendapatan daerah dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk membangun kota bertaraf internasional yang maju, lestari, dan berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang efektif dan efisien, APBD diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.