Ikuti Kami

Home KORPORASI Politik Hukum Peristiwa Selebritis Indeks Berita

Kinerja APBN dan APBD Regional DKI Jakarta Semester I 2023 Tetap Solid, Mengawal Pemulihan Ekonomi dan Menjaga Kesejahteraan Masyarakat

Hasan, trustnews.id
Selasa, 01 Agustus 2023 | 18:06 WIB


Kinerja APBN dan APBD Regional DKI Jakarta Semester I 2023 Tetap Solid, Mengawal Pemulihan Ekonomi dan Menjaga Kesejahteraan Masyarakat
Dok, Istimewa
TRUSTNEWS.ID,. - Sebagai wujud dari sinergi dan kolaborasi yang kuat, unit Kementerian Keuangan di DKI Jakarta menggelar konferensi pers mengenai Kinerja APBN Wilayah DKI Jakarta sampai dengan periode bulan Juni 2023. Dalam konferensi pers ini Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta Mei Ling, Kepala Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II Neilmaldrin Noor, Kepala Bidang Perbendaharaan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok Andi Hermawan, serta Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi Kanwil Ditjen Kekayaan Negara DKI Jakarta Didik Hariyanto memberikan penjelasan terkait kinerja APBN di Provinsi DKI Jakarta.

Perekonomian global masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain isu geopolitik, volatilitas sektor keuangan, dan pelemahan sektor manufaktur. Namun demikian, ekonomi domestik regional DKI Jakarta tetap terjaga solid, ditandai dengan aktivitas konsumsi yang bertumbuh, optimisme masyarakat dan inflasi yang terkendali.

“Tingkat inflasi yang tetap terjaga dan menunjukkan tren penurunan menuju target inflasi tahun 2023, yang diiringi dengan tingkat optimisme masyarakat yang tinggi serta kinerja APBN dan APBD yang tetap kuat menjadi modal penting untuk menjaga perekonomian DKI Jakarta tetap tumbuh solid di tengah tensi geopolitik yang masih tinggi” jelas Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta Mei Ling pada Konferensi Pers APBN KiTa Regional DKI Jakarta Periode Data s.d. 30 Juni 2023 di Jakarta, Kamis (27/07).

Kinerja APBN regional DKI Jakarta hingga Semester I 2023 tetap kuat seiring pendapatan negara yang terjaga positif, dan kinerja belanja negara yang terakselerasi. Realisasi pendapatan mencapai Rp906,15 triliun atau setara dengan 66,56% dari target yang ditetapkan sedangkan realisasi belanja tercatat sebesar Rp243,75 triliun atau 39,25% dari pagu, sehingga terdapat surplus APBN regional sebesar Rp662,40 triliun.

Ekonomi Regional DKI Jakarta tetap terjaga solid

Tren inflasi DKI Jakarta yang menurun berlanjut pada bulan Juni 2023. Tingkat inflasi di DKI Jakarta pada bulan Juni 2023 mencapai 0,01% (mtm) jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, 0,95% (ytd) dihitung dari awal tahun periode berjalan, dan 3,20% (yoy) dihitung dari periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah seperti menjaga pasokan dan harga beberapa komoditas pada kelompok pengeluaran. Perkembangan inflasi di DKI Jakarta menunjukkan performa yang lebih baik jika dibandingkan dengan beberapa kota di Pulau Jawa seperti Surabaya (4,91% yoy) dan Yogyakarta (4,20% yoy), serta masih berada di bawah tingkat inflasi nasional (3,52%yoy).

Pada Juni 2023, Ekspor dan Impor melambat dengan realisasi Ekspor US$4,52 miliar atau menurun 7,37% dibandingkan Mei 2023 sebagai akibat penurunan harga komoditas ekspor terutama sawit.

Realisasi Impor US$6,23 miliar mengalami perlambatan sebesar 14,42% dibandingkan Mei 2023, dipengaruhi oleh berkurangnya volume importasi utamanya penurunan permintaan komoditas nonmigas.

Optimisme masyarakat DKI terhadap kondisi ekonomi saat ini dan harapan terhadap kondisi ekonomi yang akan datang pada periode bulan Juni 2023 tetap solid. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) DKI Jakarta meningkat dalam zona optimis (>100) pada level 149,8 dan lebih tinggi dari IKK nasional yang tercatat sebesar 127,1. Persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap terjaga dengan Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) saat ini yang meningkat ke level 137,5, serta Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang meningkat pada level 162,1.

Kinerja Belanja Negara mengalami akselerasi

Sampai dengan 30 Juni 2023, Belanja APBN DKI Jakarta tercapai sebesar Rp243,75 triliun atau 39,25% dari pagu, mengalami akselerasi dibandingkan persentase realisasi Belanja Negara s.d. 30 Juni 2022 yang tercatat 33,81% dari pagu. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp235,58 triliun atau 39,21% dari pagu. Belanja Pemerintah Pusat melalui Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp71,58 triliun dengan kontribusi yang mencapai 52,46%, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam upaya peningkatan tingkat kesejahteraan dan daya beli masyarakat.

Dari sisi Transfer ke Daerah (TKD), sampai dengan akhir Juni 2023 telah tersalur sebesar Rp8,17 triliun atau sebesar 40,41% dari pagu, tumbuh 15,11% (yoy). Realisasi TKD tersebut terdiri atas realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp6,13 triliun yang dimanfaatkan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik sebesar Rp1,57 triliun untuk mendukung peningkatan operasional satuan pendidikan tingkat PAUD, SD, SMP dan SMA, penyaluran hibah proyek Mass Rapid Transit (MRT) sebesar Rp462,20 miliar dalam rangka pemenuhan infrastruktur di bidang moda transportasi, serta realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp11,09 miliar untuk mendukung pemberian pelayanan publik di tingkat kelurahan.

Kinerja Pendapatan Negara Tumbuh Positif

Pendapatan Negara melanjutkan kinerja baik hingga akhir Juni 2023, tumbuh positif 8,24% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, didukung oleh terakselerasinya hampir seluruh komponen penerimaan baik Pajak maupun Kepabeanan dan Cukai. Penerimaan APBN DKI Jakarta s.d. 30 Juni 2023 mencapai Rp906,15 triliun, setara dengan 66,56% dari target yang ditetapkan.

Hingga akhir Juni 2023, Penerimaan Pajak Dalam Negeri tercapai Rp720,04 triliun atau 63,01% dari target, tumbuh positif 12,08% (yoy) dengan capaian per jenis pajak secara umum berada di atas 48%. Adapun strategi pengamanan penerimaan pajak nasional yang dilakukan antara lain melalui pengawasan dan penggalian potensi terhadap sektor prioritas regional, dan pengawasan Wajib Pajak Orang Pribadi High Wealth Individual (OP HWI) dan grup usahanya.

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai hingga 30 Juni 2023 mencapai Rp11,40 triliun atau 49,92% dari target, tumbuh 5,18% (yoy), utamanya didukung oleh pertumbuhan Penerimaan Bea Masuk 6,37% (yoy) dan Penerimaan Cukai 34,67% (yoy). Sementara itu, Penerimaan Bea Keluar melambat 83,18% (yoy) dipengaruhi antara lain oleh penurunan harga beberapa komoditas ekspor terutama produk sawit dan pengenaan tarif Bea Keluar pada Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya.

Realiasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga akhir Juni 2023 mencapai Rp174,80 triliun atau mencapai 89,22% dari target. Capaian positif ini didukung oleh 5 jenis PNBP tertinggi sampai dengan akhir Juni 2023 yaitu Pendapatan Minyak Bumi, Pendapatan Bagian Laba BUMN Perbankan di Bawah Kementerian BUMN, Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Pendapatan atas Penempatan Uang Negara pada Bank Indonesia, dan Pendapatan Gas Bumi. Apabila dilihat dari Kementerian/Lembaga dengan PNBP tertinggi, sampai dengan 30 Juni 2023 Kementerian Keuangan berada pada urutan pertama dengan realisasi PNBP sebesar Rp20,19 triliun, disusul Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan realisasi PNBP sebesar Rp8,26 triliun dan Kejaksaan Republik Indonesia dengan realisasi PNBP sebesar Rp3,93 triliun.

Kinerja APBD Tercatat Surplus

Realisasi Pendapatan Daerah DKI Jakarta s.d. 30 Juni 2023 mencapai Rp27,58 triliun (37,09% dari target) atau tumbuh 21,55% (yoy). Sementara itu, Belanja Daerah mencapai Rp19,96 triliun (26,75% dari pagu) atau turun 5,22% (yoy). Dari realisasi pendapatan dan belanja tersebut, APBD DKI Jakarta s.d. 30 Juni 2023 tercatat surplus sebesar Rp7,62 triliun.

Analisis Tematik: Penguatan Local Taxing Power

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) memberikan perhatian khusus terhadap strategi penguatan local taxing power. Local taxing power merujuk pada kewenangan daerah dalam memungut pajak dan retribusi daerah. Hal ini menjadi dasar bagi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kanwil DJPb sebagai Regional Chief Economist dan Financial Advisor berperan dalam mengawal implementasi UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD, termasuk penguatan local taxing power, guna meningkatkan kemandirian daerah dan optimalisasi PAD.

BACA JUGA