Terobosan Berani BPR Kanti
Minggu, 21 Agustus 2022 | 11:32 WIB
Dok, BPR Kanti
Bagi BPR Kanti yang concern terhadap pemulihan perekonomian di daerah, salah satu indikator pertumbuhan ekonomi adalah ditinjau dari jumlah atau peningkatan kredit yang disalurkan oleh Lembaga keuangan. Hal itu dikarenakan para pelaku usaha baik itu mikro maupun UMKM memerlukan modal/dana di saat memulai aktivitas usahanya.
“Dan tentunya kebangkitan maupun pemulihan ekonomi itu tidak bisa dilakukan oleh satu bidang usaha saja harus secara keseluruhan. Kaitan dengan hal tersebut di atas BPR Kanti tidak akan mampu melakukan sendiri, namun perlu sinergi dengan lembaga keuangan yang lain seperti BPR dan Koperasi,” tegas Direktur Utama Bank BPR Kanti kepada TrustNews.
Apalagi, di saat Pandemi maupun pasca pandemi banyak BPR dan koperasi tidak bisa atau tidak berani menyalurkan kredit karena sebagian besar konsennya adalah menjaga likuiditas. Maka dari itu BPR Kanti menyediakan beberapa produk yang di sebut dengan istilah “ PALU GADA” yang di antaranya menyangkut, Linkaged Program, Liquidity mismatch, Capacity Building, produk Bersama (Tabungan dan Arisan), Exces Liquidity Facility. Perlu diketahui, program-program ini tidak hanya dilakukan BPR Kanti di Bali, tapi juga merambah hingga ke wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB).
Hingga saat ini Kredit yang BPR Kanti salurkan sebesar Rp 407.530.419.577,53 terbagi menjadi dua bagian yaitu, nasabah perseorangan dengan total yang sudah disalurkan sebesar Rp 318,877,554,155.34 (NOA 891) dan nasabah Corporate/ BPR dan koperasi senilai Rp 88,652,865,422.19 (NOA 59).
Sementara itu pertumbuhan year of year di bulan Juli 2022, kredit tumbuh sebesar 48%, Dana Pihak Ketiga tumbuh 30% dan Asset tumbuh 52%.
Namun demikian, sekalipun bertabur prestasi dan saat Puncak Perayaan Hari Koperasi Nasional ke-75 BPR Kanti dinobatkan sebagai Bank Sahabat Koperasi, bukan berart BPR Kanti tidak berurusan dengan tantangan berat. Bagi perusahaan ini tantangan berat yang tengah dihadapi menyangkut regulasi. De-ngan perkembangan teknologi digital saat ini menyebabkan posisi BPR terancam.
“Artinya kedepan Industri BPR harus menerima dan menerapkan berbagai teknologi yang berbentuk digital. Akan tetapi dari sisi Regulasi tidak semua BPR bisa dan mampu menerapkan teknologi berbasis digital tersebut. Ini sebuah dilema yang benar-benar patut menjadi perhatian khusus,” tandasnya.
(tn/san)
BACA JUGA