Menjaga Peran BPR dalam Meningkatkan Perekonomian Bali
Sabtu, 20 Agustus 2022 | 12:58 WIB
Dok, Istimewa
Untuk mencegah hal tersebut Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Wilayah Bali membuat sejumlah strategi khusus. Perhimpunan yang dikomandani Ketut Wiratjana selaku Ketua DPD Perbarindo Bali ini terus berupaya agar kepercayaan yang sudah disematkan nasabah kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di wilayah Bali dapat terus dijaga dengan baik, jangan sampai kehilangan kepercayaan.
Maka dari itu sejumlah langkah dilakukan, diantaranya dengan memegang teguh komitmen dan menjaga komunikasi serta memberikan arahan maupun infor masi agar Nasabah tetap tenang bahwa simpanannya dijamin oleh LPS. Selain itu, melakukan spesifikasi kepada nasabah yang layak mendapatkan relaksasi sehingga beban kewajibannya bisa dibayar sesuai kemampuannya, sebagai mana arahan dari regulasi. Bahkan dari sektor layanan, BPR diupayakan memberikan pelayanan utama terbaiknya kepada nasabah, sehingga rasa nyamannya tidak tercederai.
“Selain upaya pertahanan tersebut, dalam upaya menjaga kelangsungan usaha kami juga berharap peran regulator untuk lebih peduli terhadap kondisi BPR. Dalam masa sulit dan menurunnya daya beli masyarakat hendaknya regulator juga bias memberikan relaksasi terhadap ketentuan AYDA dan pembebanan PPAP yang sangat membebani BPR, yang cenderung perilakunya disetarakan dengan POJK 33. Jadi tidak ada keringanan yang bisa dirasakan,” tegas Ketut kepada Trustnews.
Secara bisnis, pertumbuhan perekonomian akan menjadi tolak ukur bagi Pertumbuhan usaha BPR, karena itu BPR sangat berkepentingan terhadap Pertumbuhan Perekonomian. Untuk mewujudkan upaya tersebut Perbarindo mengarahkan BPR untuk meningkatkan sinergi dengan pelaku usaha UMKM. Artinya BPR siap bekerjasama dan memberikan standar bunga yang sangat bersahabat. Bahkan tidak jarang ada BPR yang memberikan free administrasi dengan tujuan geliat usaha akan lebih bersemangat.
“BPR Bali juga ikut berperan dalam membangun desa, terutama melalui sumbangan kendaraan operasional untuk Lembaga desa adat. Harapannya distribusi Informasi maupun kebutuhan masyarakat akan lebih cepat bisa dilayani, sehingga kesejahteraan masyarakat akan dapat meningkat,” pungkas Ketut.
(tn/san)
BACA JUGA