Misi Mustahil Bulog Di Tengah Covid-19

TN, trustnews.id
Kamis, 09 Juli 2020 | 14:56 WIB


Misi Mustahil Bulog Di Tengah Covid-19
Direktur Komersial Bulog, Mansur
Bulog harus menyalurkan Bantuan Sosial di tengah wabah Covid-19 kepada 1,9 juta keluarga dalam waktu dua minggu. Misi mustahil yang sukses dilaksanakan.
Kekhawatiran itu perlahan pupus. Sebuah kekhawatiran akan terjadinya krisis pangan di tanah air, sebagai dampak dari mewabahnya virus COVID-19 di seluruh dunia.
Memasuki bulan ke empat, Juni, sejak pertama kali pemerintah mengumumkan pasien positif Covid-19 pada Maret lalu, ketahanan pangan Indonesia teruji. Pemerintah melalui Badan Urusan Logistik (Bulog) mampu  menjaga ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat selama pandemi melanda.
“Kita bicara dua tahun terakhir ini saja, apakah pernah terdengar ada daerah yang teriak kekurangan pangan. Kita intens memonitor stok dan penuhin semua gudang.  Dua tahun ini pun inflasi pangan dari beras sangat rendah 0,013 persen, Itu menunjukkan misi kita dalam menjaga stabilisasi beras khususnya berhasil,” ujar Direktur Keuangan Bulog Triyana kepada TrustNews.
Peran strategis Bulog sebagai pilar ketahanan pangan kembali dibuktikan saat wabah Covid-19 melanda negeri. Tak hanya mampu meredam gejolak harga dan kelangkaan bahan pangan. Lebih dari itu, Bulog mampu memposisikan dirinya sebagai penyalur Bantuan Sosial (Bansos) Beras Presiden yang mumpuni. Tahap pertama (Mei 2020) untuk sekitar 1,9 juta keluarga terdampak virus corona atau Covid-19 di wilayah Jabodetabek. 
“Bansos Presiden itu benar-benar dahsyat, ini yang tidak diketahui oleh masyarakat. Bagaimana Bulog bergerak menyiapkan paket bantuan 25 Kg untuk 1,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) se-Jabodetabek. Berapa banyak orang yang terlibat, lalu dibagikan langsung ke rumah-rumah (door to door). Ini demi rakyat, Bulog tidak hitung-hitung berapa besar biayanya,” ujarnya.
Dinilai sukses pada penyaluran Bansos Presiden tahap I, Bulog kembali dipercaya untuk menyalurkan Bansos Presiden tahap II dengan jumlah sama besar dengan tahap I, yakni 1,9 juta KPM.  Hebatnya lagi, Bulog diminta menyalurkan Bansos Presiden hanya dalam waktu dua minggu.
“Pada tahap I dan tahap II, Bulog diberi waktu dua minggu untuk menyalurkan Bansos. Terbayang nggak, menyalurkan bansos door to door untuk 1,9 juta KPM dalam waktu  dua minggu. Kira-kira ada nggak pihak swasta yang sanggup. Berasnya pun kualitas terbaik,” ujarnya.
Sayangnya ada saja pihak-pihak tertentu yang coba memanfaatkan situasi penyaluran Bansos tersebut. Caranya mengganti beras Bulog dengan beras berkualitas rendah. Kemudian, beras kemasan Bulog yang sudah diganti tersebut dibagikan kepada masyarakat. 
“Kita kerja nggak pakai hitungan untung rugi, segala daya dan upaya kita gunakan. Lalu ada yang mengeluh berasnya jelek, bau dan kutuan. Kita cek berasnya, ternyata bukan beras dari kita. Kita laporkan dan pelakunya sudah ditangkap. Nggak perlu lah motif-motif pembusukan seperti itu, Bulog kerja untuk rakyat kok,” paparnya. 
Rupa-rupanya tak hanya soal kecepatan dan ketepatan waktu penyaluran, kondisi keuangan Bulog pun terbilang kuat dalam melaksanakan operasi yang dibilang mustahil dilakukan.
“Liquiditas kita jauh dari cukup untuk mencover Covid-19 ini,” ujarnya.
Meski diakuinya, terjadi peningkatan yang cukup besar untuk kegiatan operasional selama pandemi Covid-19.  
“Tentu saja biaya operasional Bulog meningkat drastis, karena tidak hanya melayani presiden saja, tapi juga para kepala daerah, BUMN-BUMN dan individu-individu yang melakukan program paket kemanusiaan. Coba aja tengok gudang kita di bilangan Kelapa Gading, ramainya sudah kayak pasar. Secara keseluruhan tidak mempengaruhi keuangan Bulog,” paparnya.
Bagi Triyana, pandemi Covid-19, secara tidak langsung menjadi ajang pembuktian bagi Bulog yang sebenarnya. Dua tahun lebih, Bulog mentransformasi dirinya untuk profesional dalam mengemban misi dan visinya. 
“Selama dua tahun lebih Bulog berusaha menghilangkan image negatif bahwa beras raskin Bulog itu bau, jelek dan kutuan dengan menyediakan beras premium. Bulog juga mentransformasi diri dari representasi negara menjadi representasi pasar, tanpa melupakan perannya sebagai kewajiban pelayanan publik (PSO). Itu terjawab saat penyaluran Bansos Presiden, tepat waktu dan zero complain,” pungkasnya. (TN)