DPRD Prov Kalsel Dapil Kabupaten Banjar Monitoring Posko Gugus Tugas
Sabtu, 25 April 2020 | 06:21 WIB
Foto: istimewa
Rombongan wakil rakyat ini disambut oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian HM Aidil Basith. Di sana disampaikan mengenai website khusus informasi covid-19 Kabupaten Banjar, yang berisi perkembangan jumlah masyarakat yang terpapar virus corona.
Sebelumnya rombongan anggota DPRD Banjar diterima oleh Wakil Ketua Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19 Kabupaten Banjar, HM Hilman.
Tampak pula hadir Ketua DPRD Kab Banjar HM. Rofiqi, Kadis Kominfo, Statistik dan Persandian HM Aidil Basith, Kepala BPBD Kabupaten Banjar HM Irwan Kumar, Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banjar Galuh Tantri Narindra, Kepala BPKAD Kabuoaten Banjar Zulyadaini, serta perwakilan Polres Banjar.
HM Hilman menyampaikan informasikan terkait dengan penanganan covid-19. Kabupaten Banjar sudah membentuk Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan covid-19, sejak awal mewabahnya corona.
"Gugus Tugas P3 Covid -19 Diketuai langsung oleh Bupati Banjar H Khalilurrahman, Wakil Ketua terdiri dari Wakil Bupati, Ketua DPRD Kab Banjar Rofiqi, Kapolres, Dandim dan kami Sekda Kabupaten Banjar dan anggota yang lain," jelas Hilman.
Sementara anggota DPRD Provinsi Kalsel Perwakilan Dapil Kalsel 2 yang melakukan monitoring yakni Pangeran H Gusti Abidinsyah dari Partai Demokrat, Hj Syarifah Rugayah dari Partai Golkar, H Agus Mawardi dari PKB, dan Fahrani dari PDIP.
Pangeran H Gusti Abidinsyah yang juga Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Kalsel menyampaikan kedatangaj rombongan memonitoring penanganan covid-19 di Kabupaten Banjar.
"Kami melihat kenaikan terus menerus angka positif dan belum turun, kami selaku anggota DPRD Dapil 2 sudah lama ingin turun serta dalam penanganan ini, kita tidak berharap pandemi ini hari demi hari terus bertambah, Kabupaten Banjar sudah 9 yang positif, mudah mudahan jangan bertambah lagi," harapnya.
Juru Bicara serta Kadis Kesehatan Kabupaten Banjar Dr Diauddin menjelaskan, penanganan covid-19. sekretariatan dan manajamennya dilaksanakan oleh BPBD tapi pendekatan penangannya sendiri karna ini bencana non alam oleh Dinas Kesehatan.
"Pencegahan kita mulai memperkenalkan pola hidup bersih dan sehat, sosialiasi, edukasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh kominfo, kemudian ada penyemprotan disinfektan di fasilitas umum dan publik," jelasnya.
Juga memutus mata rantai penyebaran covid-19 dengan tracking awal penyebaran mulai dari pelaku perjalanan. Apabila ada gejala terhadap pelaku perjalanan akan dimasukkan dalam Orang Dalam Pemantauan (OPD). (McBanjar/Dani/Hendy)
BACA JUGA