Hadiri Raperdasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024, Pj. Gubernur Papua Agus Fatoni Komitmen Dukung Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel

TRUSTNEWS.ID - Penjabat (Pj) Gubernur Papua Agus Fatoni mengapresiasi Pimpinan dan seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) atas komitmen dan dukungan penuh dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Penetapan Raperdasi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2024 di Kantor DPRP, Jayapura, Rabu (16/07/2025).

Melalui kesempatan ini, Fatoni juga menyoroti pencapaian penting Pemerintah Provinsi Papua yang berhasil meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan tahun anggaran 2024.

“Ini adalah wujud sinergi kita semua dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, ketaatan, efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan APBD,” ujar Fatoni.

Selanjutnya, Fatoni menilai terdapat sejumlah poin utama kinerja APBD Tahun Anggaran 2024, di antaranya kinerja pendapatan daerah terlaksana dengan efektif, dengan realisasi sebesar Rp3,059 Trilyun atau mencapai 100,5% dari target yang ditetapkan dalam APBD setelah perubahan. Kedua, terhadap belanja daerah menunjukkan kinerja baik dikarenakan realisasi penyerapannya mencapai 89,34%, angka tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2023, yaitu sebesar 85,51%.

Kemudian, penerimaan pembiayaan sebesar Rp1,26 triliyun atau 101,39% dari target, SiLPA pada tahun 2024 sebesar Rp486,18 miliar, menurun dari Rp969,09 miliar di 2023, menandakan efisiensi pelaksanaan program. Tak hanya itu, tercatat total aset daerah tercatat sebesar Rp20,841 triliun dengan ekuitas Rp20,768 triliun.

Fatoni juga menekankan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memperkuat kapasitas fiskal Papua, salah satu langkah strategis yang akan dilakukan adalah penataan dan penguatan BUMD agar dapat berkontribusi optimal terhadap PAD.

“Secara garis besar, realisasi APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2024 telah menunjukkan progres yang positif, baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Pemerintah Provinsi telah berupaya secara maksimal dalam mengoptimalkan potensi pendapatan daerah serta memastikan bahwa belanja daerah diarahkan untuk mendukung program prioritas, khususnya pada pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perekonomian masyarakat,” jelas Fatoni.

Fatoni memastikan bahwa Pemerintah Provinsi Papua akan terus berupaya menjaga prinsip good governance melalui pengawasan anggaran, optimalisasi program prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perekonomian rakyat. 

“Pemerintah Provinsi Papua akan terus konsisten dan berfokus pada pencapaian sasaran Pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat Papua khususnya Orang Asli Papua (OAP) sesuai dengan amanat Undang-Undang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua,” kata Fatoni.

“Semoga semangat kemitraan dan kolaborasi yang harmonis antara Pemerintah Provinsi Papua dan DPR Papua dapat menjadi sumbangsih nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua,” sambungnya.

Rapat Paripurna ditutup dengan penetapan Raperdasi tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024, yang disetujui oleh seluruh fraksi di DPR Papua dan ditandatangani oleh Pj. Gubernur Papua Agus Fatoni, Pj. Sekda Papua Suzana D. Wanggai, Ketua DPR Papua Denny Henrry Bonai, Wakil Ketua I DPR Papua Herlin Beatrix M. Monim dan Wakil Ketua III Supriyadi Laling. Kegiatan ini turut dihadiri oleh anggota DPRP, unsur Forkopimda Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan para tamu undangan lainnya.