Kolaborasi Kemenkeu Satu Jakarta dengan Kejati: DJPb Komitmen Menjaga Kualitas Belanja Pemerintah di Wilayah Jakarta
Senin, 10 Maret 2025 | 13:46 WIB

Dok, istimewa
Transparansi dan akuntabilitas merupakan unsur penting dalam tahap pelaksanaan anggaran pemerintah. Ditegaskan bahwa penegakan hukum atas pelanggaran dalam pelaksanaan anggaran menjadi salah satu alat untuk mewujudkan kualitas pelasanaan anggaran tersebut.
Sebagai langkah awal komitmen tersebut, Kepala Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta, Mei Ling bersama perwakilan Kemenkeu Satu Jakarta menggelar audiensi bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta pada Kamis (6/3). Audiensi ini dipimpin oleh Kepala Perwakilan Kemenkeu Satu Jakarta, Eddi Wahyudi.
Eddi Wahyudi, dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi yang erat antar lembaga negara. “Kolaborasi yang sudah berjalan dengan baik harus terus ditingkatkan agar sinergi dalam penegakan hukum perpajakan semakin kuat,” ujarnya.
Pada kesempatan ini Kemenkeu Satu bersama Kejati sepakat untuk meningkatkan kerja sama strategis dalam menegakkan hukum serta memperkuat bantuan hukum yang diberikan kepada instansi Kementerian Keuangan di wilayah Jakarta Raya, salah satunya di bidang perpajakan dan bea cukai.
Mendukung kerja sama ini, Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta, Patris Yusrian Jaya, menegaskan komitmen pihaknya dalam mendukung upaya penegakan hukum perpajakan.
“Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta akan terus berkolaborasi dalam penegakan hukum dan bantuan hukum, khususnya kepada para Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Kemenkeu se-Jakarta Raya. Kami siap melanjutkan kerja sama yang telah terjalin selama ini,” kata Patris.
Acara audiensi ini dihadiri oleh seluruh pimpinan Perwakilan Kemenkeu se-Jakarta Raya yang turut memberikan perspektif tentang tantangan dan peluang dalam kerja sama lintas lembaga. Tidak terkecuali Kepala Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta, Mei Ling yang memaparkan peran penting DJPb dalam mengawal anggaran.
Mei Ling juga menyampaikan bahwa sejalan dengan tugas fungsinya, Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta akan terus mengawal belanja APBN dan anggaran daerah Jakarta agar pelaksanaan anggaran transparan dan akuntabel.
Diskusi ini berlangsung positif dan diharapkan dapat memperkuat semangat kolaborasi dan kerja sama antar instansi dalam mewujudkan penerimaan dan belanja APBN yang optimal.
BACA JUGA

Menang Lawan Yogya Falcons, Peluang Jakarta Electric PLN Lolos ke Final Four PLN Mobile Proliga 2025 Makin Terbuka
Selasa, 18 Februari 2025 | 07:32 WIB
Tutup Tahun Anggaran 2024, Kinerja Perekonomian DKI Jakarta Tetap Kuat
Kamis, 23 Januari 2025 | 08:56 WIB
Penyerahan DIPA dan TKD Lingkup Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025: Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
Rabu, 18 Desember 2024 | 11:51 WIB