Jamkrida Papua Tawarkan Kemudahan Akses Keuangan
Minggu, 22 September 2024 | 11:23 WIB
Dok, Istimewa
Keunikan lainnya, di saat BPR memilih kantor pusat di ibu kota provinsi, Jamkrida Papua sebagai pemegang saham justru menjadikan Kabupaten Biak sebagai kantor pusat BPR Bosnik.
Desti Pongsikabe, Direktur Utama PT Jamkrida Papua, mengatakan perekonomian Papua menghadapi tantangan yang kompleks dan beragam, dari masalah modal kerja hingga infrastruktur yang masih kurang memadai.
Dalam konteks ini, PT Jamkrida Papua, BUMD Provinsi Papua yang berdiri sejak sepuluh tahun lalu, muncul sebagai salah satu pemain kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Banyak pelaku usaha di Papua, terutama UMKM, menghadapi kendala dalam mendapatkan modal dari lembaga keuangan.
"Kendala utamanya unbankable. Agar bank babel, kita yang menjaminkan ke Lembaga keuangan baik bank mapun bukan bank (LKBB). Nah supaya lebih memudahkan, kita ajukan ke BPR Bosnik penjaminannya dan BPR lainnya," ujar Desti Pongsikabe kepada TrustNews.
Menurutnya, Jamkrida Papua menjalin kemitraan dengan lima Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Papua, dengan menempatkan dana deposito sebagai jaminan di bank-bank tersebut.
"Model ini memungkinkan pengusaha lokal untuk mengakses pembiayaan tanpa harus menyediakan jaminan atau asset tetap. Prosesnya dimulai dengan pengajuan rekomendasi dari Jamkrida Papua, yang kemudian dibawa oleh pengusaha ke bank untuk memperoleh kredit modal kerja," ujarnya.
Dilanjutkannya, "Dengan memberikan jaminan kredit, Jamkrida Papua mempermudah pengusaha dalam memperoleh pinjaman dari bank. Ini sangat penting untuk mengatasi masalah akses modal dan memperkuat kapasitas usaha kecil dan mikro, yang merupakan tulang punggung ekonomi lokal".
Dijelaskannya, Jamkrida Papua telah mengambil langkah-langkah strategis untuk membantu pengusaha asli Papua yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan modal dari bank atau lembaga keuangan lainnya.
Salah satu strategi utama yang diterapkan adalah pendekatan kearifan lokal. Jamkrida Papua menyadari bahwa banyak pengusaha asli Papua belum sepenuhnya memahami pentingnya sertifikat tanah sebagai jaminan.
Selama delapan tahun pertama, lanjutnya,pendekatan ini terbukti berhasil, dengan pembiayaan yang aman dan lancar. Namun, tantangan muncul pada tahun kesembilan ketika dua dari nasabah yang mendapatkan pembiayaan tidak dapat melunasi kredit mereka, memaksa Jamkrida Papua untuk menutup kewajiban di bank.
"Kejadian ini mendorong Jamkrida Papua untuk memperketat prosedur seleksi dan merekomendasikan pengusaha dengan syarat wajib memiliki aset sebagai jaminan, guna mengurangi risiko," ungkapnya.
Melalui langkah-langkah ini, Jamkrida Papua berkomitmen untuk terus mendukung pengusaha lokal dengan menyediakan akses pembiayaan yang lebih aman dan terstruktur.
"Meskipun tantangan tetap ada, inovasi dan adaptasi yang dilakukan Jamkrida Papua menunjukkan dedikasi mereka dalam memfasilitasi pertumbuhan ekonomi di Papua, serta membantu pengusaha lokal mengatasi hambatan finansial yang mereka hadapi," pungkasnya. (TN)
BACA JUGA