Pemilu Damai Dan Peran Ditjen Polpum

TRUSTNEWS.ID,. - Sampai sejauh ini, kekhawatiran sejumlah pihak akan meningkatnya eskalasi kekerasan di kalangan pendukung atau relawan capres-cawapres jelang pencoblosan Pilpres 2024 tidak terjadi. Meski tercatat ada beberapa kasus seperti di Sampang (Madura), Boyolali (Jawa Tengah) dan Sleman (Yogyakarta).

Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan kekerasan verbal di dunia maya. Seperti penyebaran berita bohong (hoaks) dan penyebaran fitnah, makian dan hinaan seakan sesuatu hal yang lumrah dilakukan.

Berdasarkan data yang dikumpulkan TrustNews, pada Juli-November 2023 konten hoaks Pemilu paling banyak ditemukan di Facebook, yakni 312 konten. Sebanyak 274 konten telah di take down.

Kemudian di TikTok ada 21 konten hoaks serupa, YouTube 17 konten, Twitter/X 3 konten, dan SnackVideo 2 konten. Ini belum termasuk penyebaran di WhatsApp Group yang sulit untuk dideteksi.

TikTok telah memutus akses 4 konten hoaks, YouTube telah memutus akses 10 konten, Twitter/X telah memutus akses 1 konten dan SnackVideo baru memutus 1 konten.

Pelaksana Harian (Plh.) Direktorat Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Togap Simangunsong, tidak memungkiri kekerasan fisik maupun kekerasan verbal terjadi selama.kampanye Pilpres 2024 berlangsung. Namun eskalasinya tidak seperti yang takutkan oleh sejumlah pihak.

"Rakyat perlahan belajar dari pemilu ke pemilu bahwa pemilu itu bukan cari musuh atau hebat-hebatan kelompok pendukung. Tapi mencari pemimpin yang memajukan negerinya di tengah kebhinekaan bangsa Indonesia. Mindsetnya sudah mulai berubah dan ini yang kita sebut pemilih cerdas," ujar Togap Simangunsong kepada TrustNews.

"Situasi yang kita hadapi saat ini membutuhkan komitmen persatuan dari seluruh pihak, soliditas seluruh elemen bangsa memerlukan pemerintahan yang tenang dan kuat agar dapat bekerja sungguh-sungguh, memerlukan stabilitas politik dan keamanan untuk mengatasi tantangan di masa yang akan datang," paparnya.

Ditjen Polpum, lanjutnya, memastikan stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa terjaga pada setiap tahapan pelaksanaan pemilu serentak Tahun 2024. Adapun berhasil atau tidaknya mengacu pada beberapa indikator.

Pertama, berlangsung aman dan lancar sesuai aturan yang berlaku. Kedua, partisipasi pemilih yang tinggi.

Ketiga, tidak terjadi konflik yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa terutama konflik kekerasan. Keempat, pemerintahan yang ada tetap berjalan lancar baik di pusat maupun daerah.

Adapun optimalisasi dalam memberikan edukasi publik terkaitnya menjaga kondusifitas menjelang pemilu, menurutnya, dilakukan melalui berbagai sarana.

Pertama, sosialisasi kebijakan di bidang politik dalam negeri. Kedua, pelaksanaan penyelenggaraan pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Ketiga, peningkatan kapasitas dan kelembagaan partai politik dalam rangka mewujudkan tata kelola bantuan keuangan partai politik yang transparan dan akuntabel bagi partai politik penerima bantuan keuangan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keempat, pencapaian target Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) melalui optimalisasi peran dan fungsi pokja pengembangan demokrasi provinsi dalam meningkatkan capaian IDI di tingkat Provinsi dengan prioritas meningkatkan kegiatan-kegiatan yang mendukung capaian IDI.

"Di tingkat nasional, antara lain operasional untuk pokja IDI Pemerintah Daerah provinsi dan peningkatan pelayanan publik melalui keterbukaan informasi/ transparansi pengelolaan APBD;Kelima, pembuatan iklan layanan masyarakat dalam rangka mendorong pemilih cerdas untuk pelaksanaan pemilu yang berkualitas; dan keenam, membangun sinergitas elemen pendukung keberhasilan pelaksanaan pemilu serentak 2024 yang terdiri dari penyelenggara, pemerintah pusat dan daerah, aparat keamanan, LSM, ormas, masyarakat, media pers, legislatif dan paslon, parpol dan pendukung.

"Prioritas ke depan tata kelola Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum adalah mewujudkan terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa dengan sasaran strategis peningkatan kualitas demokrasi, peningkatan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah dan Meningkatkan Kewaspadaan Nasional," ujarnya.

"Adapun fokus pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum dilakukan melalui peningkatan kapasitas SDM di bidang politik dan pemerintahan umum, penguatan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum dan pemanfaatan teknologi digital berbasis sistem informasi," pungkasnya.