Parlemen Mikta Sepakat Dorong Perdamaian di Palestina

TRUSTNEWS.ID - Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan MIKTA Speaker's Consultation  ke-9 yang  di Jakarta sepakat mendorong perdamaian di  Palestina yang tengah menghadapi agresi militer dari Israel meski  ada perbedaan pandangan dari parlemen negara-negara MIKTA. Hal  tersebut disepakati usai ketua parlemen anggota MIKTA melakukan  diskusi. 

Kita semua yakin perbedaan antar negara harus diselesaikan di meja perundingan dan bukan di medan konflik terbuka, melalui diplomasi dan bukan dengan kekerasan. Kita percaya kekuatan dialog," kata Puan.
Hal tersebut disampaikan Puan saat menutup MIKTA Speaker's Consultation ke-9, di Bali Ballroom Hotel Kempinski, Jakarta, Senin (20/11/2023). 

Puan sendiri memimpin tiga sesi diskusi dalam forum konsultatif 5 negara kekuatan menengah tersebut di mana DPR bertindak sebagai tuan rumah. Adapun MIKTA sendiri merupakan grup negara-negara kekuatan menengah (middle power) yang terdiri dari Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia. 

Sementara MIKTA Speaker's Consultation ialah forum konsultatif ketua parlemen anggota MIKTA. Setelah melakukan tiga sesi diskusi dengan pembahasan yang berbeda-beda, parlemen negara MIKTA menghasilkan kesepakatan bersama ketua parlemen Chairs Statement terkait sikap dalam berbagai isu global.

Selain kesepakatan mendorong terciptanya perdamaian di Palestina dan Ukraina, dalam Chairs Statement juga menyetujui aksi perdamaian lainnya yang memiliki dampak negatif bagi masyarakat dunia. Salah satunya terkait perdamaian bagi negara-negara yang tengah berkonflik, seperti Israel-Palestina dan Rusia-Ukraina. 

Berikut kutipan joint statement MIKTA Speaker's Consultation terkait isu perdamaian global: Kami menyadari bahwa dunia terus mengalami gejolak besar yang mempengaruhi perdamaian, keamanan dan stabilitas global. Kami juga mengakui bahwa sistem multilateral yang ada harus berbuat lebih banyak dalam mengatasi masalah ini, termasuk antara lain: bencana kemanusiaan di Wilayah Pendudukan Palestina, perang di Ukraina, situasi di Myanmar dan ancaman keamanan di Semenanjung Korea, termasuk ancaman nuklir yang ditimbulkan oleh Partai Demokrat. Republik Rakyat Korea (DPRK).

Kami juga menegaskan kembali pentingnya menjaga perdamaian, keamanan, stabilitas dan kebebasan navigasi dan penerbangan di Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur, sesuai dengan hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982. Sebelum menutup forum konsultatif itu, Puan menyebut MIKTA Speakers Consultation merupakan platform untuk memfasilitasi dialog dan membangun jembatan serta mencari kesamaan pandangan, bukan malah memperbesar perbedaan.

“MIKTA telah sama-sama berkomitmen untuk selalu mendorong perdamaian, bukan hanya di Palestina tapi di Ukraina juga,” terang perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Usai menutup rangkaian MIKTA Speakers Consultation ke-9, Puan lalu mengajak pimpinan parlemen MIKTA tour building di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Ia mengajak Ketua National Assembly Korea Selatan Kim-Jin Pyo, Ketua Grand National Assembly Turki Numan Kurtulmuş, Wakil Ketua Senat Australia Andrew McLachlan, dan Sekretaris Parlemen Meksiko Fuensanta Guerrero Esquivel berkeliling Gedung DPR.

Sambil melihat-lihat Ruang Sidang Paripurna di Gedung Nusantara I, Puan bercerita tentang sejarah gedung yang dikenal juga dengan nama Gedung Kura-kura itu. Puan bersama delegasi pimpinan parlemen negara MIKTA juga melakukan sesi foto bersama di Gedung Nusantara yang merupakan bangunan utama Kompleks Parlemen RI berbentuk sayap burung Garuda berisi 1.700 tempat duduk itu.

Setelahnya, Puan menggelar sesi jumpa pers untuk menjelaskan tentang Chair’s Statement atau kesepakatan bersama hasil diskusi pemimpin parlemen MIKTA. Termasuk tentang komitmen parlemen MIKTA terhadap terciptanya dunia yang damai bagi generasi sekarang dan mendatang.

Soal dukungan bagi Palestina, Puan mengakui memang ada perbedaan pandangan dari negara-negara MIKTA terkait cara penanganan perang demi terciptanya perdamaian di negara itu.

"Memang ada perbedaan pendapat dari negara MIKTA yang menyatakan bahwa apakah perdamaian itu harus dilakukan secara cepat, bahkan kemudian gencatan senjata harus dilaksanakan, namun juga ada yang menyatakan pendapatnya bahwa kita melakukan perdamaian ini secara dialog namun memakan waktu," papar Puan.

Meskipun ada perbedaan pandangan terkait cara penyelesaian konflik di Palestina, mantan Menko PMK tersebut menegaskan bahwa negara MIKTA sepakat untuk mendorong perdamaian bagi Palestina. Puan juga memastikan Indonesia tetap konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dari penjajahan Israel karena kekerasan perang telah memakan banyak korban jiwa, termasuk dari anak-anak.

"Namun yang penting saat ini terkait pendudukan Israel di Palestina harus diselesaikan atau disetop. Tentu saja itu bukan hal yang mudah, ini suatu hal yang sulit dilakukan. Tapi kami terus mendorong penyelesaian secara damai, dan perlunya gencatan senjata segera,” tambah Puan.

MIKTA Speakers Consultation ke-9 yang mengusung tema ‘Strengthening Multilateralism, Addressing Intergenerational Challenges’ juga membahas agenda peran parlemen bagi tata kelola global, perubahan iklim, dan kepentingan generasi mendatang.

“Terkait tata kelola global, kami membahas upaya untuk mereformasisistem multilateral agar sesuai realitas abad 21 karena sistem multilateral yang ada sekarang sudah tidak dapat menjawab berbagai permasalahan global,” ungkap Puan.

“Karenanya MIKTA sebagai forum antara negara middle power diharapkan dapat memfasilitasi dialog dan membangun jembatan antara major powers, ataupun antara negara maju dan dan negara berkembang,” lanjutnya.

Soal isu perubahan iklim, parlemen negara MIKTA menyampaikan perlunya sense of urgency mengingat ancaman perubahan iklim semakin nyata. “Jika kita tidak bertindak sekarang, maka generasi “Terkait tata kelola global, kami membahas upaya untuk mereformasi sistem multilateral agar sesuai realitas abad 21 karena sistem multilateral yang ada sekarang sudah tidak dapat menjawab berbagai permasalahan global,” ungkap Puan.

“Karenanya MIKTA sebagai forum antara negara middle power diharapkan dapat memfasilitasi dialog dan membangun jembatan antara major powers, ataupun antara negara maju dan dan negara berkembang,” lanjutnya.
Soal isu perubahan iklim, parlemen negara MIKTA menyampaikan perlunya sense of urgency mengingat ancaman perubahan iklim semakin nyata. “Jika kita tidak bertindak sekarang, maka generasi mendatang akan merasakan dampaknya,” ujar Puan.

Sementara mengenai isu generasi mendatang, parlemen anggota MIKTA juga membahas bahwa setiap kebijakan negara yang diambil saat ini harus memperhatikan kepentingan generasi mendatang. Puan mengatakan, parlemen negara MIKTA mendorong keterlibatan generasi muda dalam proses politik perumusan kebijakan nasional, dan internasional.

“Sidang MIKTA di Jakarta telah menghasilkan Chair’s Statement yang berisi komitmen parlemen anggota MIKTA guna mendukung terciptanya dunia yang damai bagi generasi sekarang dan mendatang. Parlemen anggota MIKTA juga menekankan pentingnya diplomasi parlemen berperan aktif dalam tata kelola global abad 21 untuk mencari solusi berbagai tantangan bersama,” ucap Puan.

Menutup rangkaian MIKTA Speaker's Consultation ke-9, Puan mengajak seluruh delegasi yang hadir menikmati jamuan makan malam dengan sajian khas nusantara. Hal itu juga merupakan bentuk apresiasi DPR RI bagi parlemen MIKTA yang telah hadir ke Jakarta.

"Makan malam ini menjadi perayaan yang mengesankan bagi negara-negara anggota MIKTA, dan menginspirasi kita untuk memperdalam hubungan yang lebih kuat," kata Puan.

Sebelum melepas delegasi parlemen MIKTA, Puan mengucapkan selamat dan sukses bagi parlemen Meksiko yang akan menjadi tuan rumah MIKTA Speaker's Consultation ke-10 tahun depan. 

"Untuk parlemen Meksiko, saya menyampaikan semoga sukses menggelar forum diskusi parlemen MIKTA ke-10 dan semoga semakin mempererat hubungan negara kita," pungkasnya. (aha/TN)