Dunia Sedang Tidak Baik, Kenaikan Harga BBM Tidak Bisa Dihindari

Jakarta,Anggota Komite BPH Migas, Yapit Sapta Putra, mengungkapkan situasi di dunia sedang berada dalam kondisi sulit akibat dampak dari perang Ukraina dan Rusia. Untuk itu, kebijakan menaikkan harga BBM menjadi solusi yang ditempuh oleh pemerintah. 

 

"Dunia dalam keadaan tidak baik tidak hanya Indonesia. Covid sudah ada ujung terang mulai berangsur penurunan kasus, tetapi dilanjutkan ketegangan Rusia dan Ukraina," tuturnya.

 

Pernyataan itu disampaikan dalam sesi Focus Group Discussion yang diselanggarakan oleh Pandawa Nusantara. Diskusi bertema "Penyesuaian Harga BBM: Penyehatan APBN dan Jaring Pengaman Sosial Imbas Kenaikan BBM" pada Jumat 23 September 2022.

 

Pemerintah menetapkan harga Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter, Solar subsidi dari Rp5.150 per liter jadi Rp6.800 per liter, Pertamax nonsubsidi naik dari Rp12.500 jadi Rp14.500 per liter berlaku pada Sabtu 3 September 2022 mulai pukul 14.30 WIB

 

Kenaikan harga BBM ini dilakukan bukan tanpa alasan. Terdapat sejumlah pertimbangan yang telah dilakukan untuk mengambil keputusan ini. Anggaran subsidi dan kompensasi tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun dan itu akan meningkat terus.

 

Membengkaknya anggaran subsidi dan kompensasi ini, sayangnya tidak dibarengi dengan sasaran subsidi yang tepat. Pasalnya, lebih dari 70 persen subsidi BBM justru dinikmati oleh kalangan masyarakat mampu yang memiliki mobil.

 

"Kenaikan harga BBM tidak bisa dihindari lagi pilihannya dinaikkan atau lama kelamaan perekonomian akan drop," ujarnya

 

Menurut dia, kebijakan mengintervensi minyak dan gas itu tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di negara lainnya, seperti Jerman, Prancis, Inggris dan Italia. 

 

Apalagi, kata dia, pada akhir tahun benua Eropa akan mengalami musim dingin, di mana berpeluang terjadi lonjakan harga komoditas. 

 

"Lonjakan harga komoditas akan dihadapi warga dunia termasuk Indonesia. Rusia memiliki komoditas itu sangat banyak maka impact luar biasa," tambahnya.

 

 

 

 

 

Sekjen DPP Pandawa Nusantara, Faisal Anwar menyampaikan, bahwa bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah sebagai bentuk alokasi subsidi BBM diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat yang terdampak.

 

“Program bantuan sosial senilai 24,17 triliun yang diperuntukkan untuk masyarakat penerima manfaat selama 4 bulan diharapkan dapat didistribusikan dengan baik dan tepat sasaran,” ujarnya.