BPR BKK Kebumen Cetak Laba dan Berkontribusi Saat Pandemi
Kamis, 11 Agustus 2022 | 07:33 WIB
PT. BPR BKK
Pun dengan aset PT BPR BKK Kebumen pada 2021 yang meningkat dari Rp499 miliar menjadi Rp 541 Miliar. Serta dana masyarakat juga naik dari Rp 435 miliar menjadi Rp 468 miliar pada 2021 Pun dengan Non Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah di BPR BKK Kebumen yang terus mengalami penurunan.
Pada 2018 yang mencapai 8,51 menurun menjadi 7.08 pada 2019. Selanjutnya, tahun 2020 menjadi 6,13, sedangkan tahun 2021 menurun menjadi 6,06. Adapun hingga Maret 2022, NPL berada pada posisi 5,93 persen.
Sutrisno, Direktur Utama BPR BKK Kebumen, mengatakan dalam rangka menjaga keberlangsungan perusahaan dalam kondisi pandemi, BPR BKK Kebumen menjadikan kehati-hatian sebagai dasar dalam melayani kredit permodalan kepada masyarakat.
"Kita lebih berhati-hati dalam memberikan kredit agar kita bisa terus melayani masyarakat," ujar Sutrisno kepada TrustNews.
Meski mengambil jurus 'hati-hati', lanjutnya, tidak berarti BPR BKK Kebumen melupakan fungsinya membantu masyarakat terhindar dari jeratan kredit rentenir dengan meluncurkan produk KOMPAK.
"Produk Kredit KOMPAK yaitu kredit 0 persen tanpa potongan administrasi dan provisi bagi para pedagang pasar di wilayah kabupaten kebumen sebagai upaya pemberantasan rentenir," tegasnya.
Terkait dengan sebaran kredit, Sutrisno menambahkan, BPR BKK Kebumen sampai saat ini realisasi kredit terdistribusi untuk Kredit Umum (bulanan) mencapai 19 persen dari outstanding, Kredit Umum (musiman) 9,05 persen, Kredit Lembaga 0,04 persen dan Kredit Mutu Bersama (KMB) 13,91 persen.
Adapun Kredit untuk kelompok di pasar 0.02 persen dengan 51 nasabah, Kredit Air Jamas 0.03 persen, Kredit Nelayan 0.07 persen dengan 16 rekening, Kredit Pegawai 22,27 persen, Kredit Kesejahteraan 4,85 persen, Kredit Perangkat Desa 29,70 persen dan Kredit Profesi 0,17 persen. Sampai dengan hingga Maret 2022 kredit yang tersalurkan mencapai Rp 386,7 miliar
dengan jumlah di atas 14.000 nasabah.
"Kita selalu menciptakan produk yang memang dibutuhkan masyarakat. Program Kredit KMB itu program kesejahteraan karena rate yang ditawarkan masih terjangkau masyarakat dengan suku bunga 0,75 persen. Lalu ada Kompak orientasinya pada pedagang kecil yang tidak punya tempat permanen, Kredit Pamsimas sebagai upaya Pengentasan kemiskinan di wilayah Kabupaten Kebumen dan Kredit mikro nelayan untuk pengembangan hasil tangkap ikan atau peternak ikan," paparnya.
Sebagai Bank BUMD milik daerah, lanjutnya, pihaknya juga telah menyetorkan dividen kepada pemegang saham Pemerintah Provinsi Jateng sebesar 51 persen dan Pemkab Kebumen sebesar 49 persen secara rutin untuk pembangunan daerah. Tercatat setoran dividen pada 2021 sebesar Rp7.216.000.000. dengan rincian ke Pemprov Rp3.561.000.000 dan ke Pemkab Rp3.655.000.000.
Pada 2020 setoran dividen sebesar Rp7.431.000.000, dengan rincian ke Pemprov Rp3.700,000.000 dan kepada Pemkab Rp3.731.000.000. Dan, di 2019 deviden yang disetorkan sebesar Rp6.2 miliar, dengan rincian ke Pemprov Rp3.201.000000, dan setoran ke Pemkab Rp3.075.000.000.
Sedangkan dukungan BPR BKK Kebumen dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi, lanjutnya, telah melakukan banyak hal. Diantaranya melalui program CSR, dimana, selama tahun 2021-2022 telah menyalurkan bantuan sosial sebesar Rp 194.776.030.
Adapun Bantuan meliputi paket sembako sebesar Rp 65.018.750, bencana alam Rp 8.400.000,- dan juga bantuan vaksinasi covid 19 untuk nasabah sebesar Rp 13.879.480,. Termasuk fasilitas umum di Kabupaten Kebumen sebesar Rp 75.277.800, dan korban banjir serta program jogo tonggo sebesar Rp 25.000.000,- dan Rp 7.200.000,-.
”CSR dari PT BPR BKK Kebumen sebesar Rp 194.776.030 untuk mendukung pemerintah dalam peningkatan perekonomian masyarakat pasca wabah Covid-19,” ucapnya.
Dengan semua pencapaian tersebut tidaklah mengherankan, bila BPR BKK Kebumen menduduki peringkat nomor Empat Terbaik di Jawa Tengah.
"Dalam kondisi ekonomi yang terkontraksi saat ini.BPR BKK Kebumen bisa tetap bertahan dan berkembang dan UMKM bisa tetap menjalankan usahanya. Selain itu kita ingin mendorong kebijakan OJK agar berpihak pada masyarakat. OJK bisa memberikan pencerahan berupa regulasi yang jelas, ada semacam pembatasan operasional untuk BPR dan bank Umum," pungkasnya.
(tn/san)
BACA JUGA