Ikuti Kami

Home KORPORASI Politik Hukum Peristiwa Selebritis Indeks Berita

MENGGUGAH PEREKONOMIAN JAWA TENGAH

TN, trustnews.id
Selasa, 08 Februari 2022 | 11:27 WIB


MENGGUGAH PEREKONOMIAN JAWA TENGAH
Sumarno, SE, MM Sekretaris Daerah (Setda) Provinsi Jawa Tengah
Jatuh bangun. Terpuruk dan bangkit lagi. Inilah langkah yang dilakukan Pemerintaham Provinsi Jawa Tengah yang berupaya untuk berdiri tegak membangkitkan kembali tingkat perekonomian di wilayahnya setelah Pandemi COVID 19 mulai melandai.

Meskipun t etap mengedepankan prosedur kesehatan dalam mengantisipasi penyebaran penyakit menular ini, berbagai ‘jurus’ telah dikeluarkan untuk menopang kembali perekonomian yang sempat terperosok selama hampir dua tahun ini. Plan A gagal, dicari lagi jurus lainnya. Hingga dirasakan benar-benar berhasil mampu menggairahkan konsumsi atau daya beli masyarakat yang terdampak Corona.

Saat ini ‘ramuan ajaib’ yang tengah dilakukan Pemprov Jawa Tengah melalui Sekretaris Daerah (Setda), di antaranya menggugah perekonomian dengan membuka pintu seluas-luasnya di sektor pariwisata.

Program pengembangan wisata yang dicanangkan pemerintah pusat seperti pengembangan Wisata Candi Borobudur menjadi andalan.

“Proyek dari pusat seperti pengembangan wisata Borobudur diharapkan bisa mendongkrak perekonomian Jawa Tengah. Begitu juga dengan adanya Kawasan Industri di Batang dan Kendal. Kita punya nilai lebih tentang tenaga kerja, sehingga bisa menarik. Semoga bisa mendorong investasi,” ungkap Sekretaris Daerah (Setda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, SE, MM kepada Trustnews.

Untuk menopang elemen penopang dalam kebangkitan ekonomi tadi, Sumarno menjamin memberikan kemudahan investasi bagi para investor, dengan mengubah mindset Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi figur-figur yang mampu memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dengan baik. Langkah ini sudah sangat signifikan dan bahkan strategis dikedepankan untuk ‘membabat’ habis berbagai jenis pungutan liar (pungli) di semua lini di Jawa Tengah.

Selain itu, pihaknya juga fokus untuk membenahi masalah perizinan. Untuk mewujudkan ini, dibutuhkan bantuan dari seluruh pihak, terutama aparatur pemerintah di tingkat kabupaten dan kota untuk lebih meningkatkan kontrol pelaksanaannya di lapangan.

Namun demikian, diakuinya, masalah komitmen merupakan pekerjaan rumah (PR) berat, karena biaya politiknya sangat mahal. Sehingga dibutuhkan gebrakan untuk mendobrak ini semua, agar rasa melayani tumbuh dalam diri setiap ASN di Jawa Tengah.

“Setda harus menjadi leading administrasi pemerintahan, menjadi motor penggerak bagi PNS untuk memiliki tiga aspek. Yakni, kualifikasi, kompetensi, dan kinerja dalam melakukan pelayanan demi terwujudnya Good Governance dan Clean Government menuju masyarakat sejahtera berdikari, ” tambah Sumarno.

Dengan demikian pemgembangan wisata yang menjadi andalan mampu berjalan sesuai harapan. Apalagi, langkah ini tetap diselaraskan dengan memaksimalkan kembali infrastruktur yang ada dalam medongkrak perputaran perekonomian yang lebih baik di Jawa Tengah.

Sumarno dan jajarannya juga terus meningkatkan sinergi dengan aparatur di tingkat kabupaten dan kota untuk pengembangan infrastruktur yang dibutuhkan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi. Ada dana khusus yang dialokasikan, sehingga dipastikan selau ada rapat koordinasi rutin untuk mengakselerasinya dengan baik.

Bahkan, khusus Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dilakukan revitalisasi agar lebih fokus ke core bisnis yang mereka kembangkan. Seperti halnya Bank Jawa Tengah yang didorong untuk pengelolaan seluruh dana milik pemerintah daerah dan semua gaji ASN. Termasuk juga untuk lebih intensif menggandeng atau menjangkau pelaku Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM). BUMN yang ada di Jateng juga didorong dan diberikan kesempatan untuk berperan khususnya dalam sektor pangan.

“Semoga kondisi ke depan sudah membaik, akselerasi bisa berjalan lebih cepat dan tentu melalui sinergi yang kokoh de-ngan pusat. Karena dukungan dari pusat sangat diperlukan ada banyak kewenang-an yang harus ditindaklanjuti dan hampir semua perizinan ini dari pusat. Jadi kami tidak punya wewenang, padahal kami lebih tahu apa yang terjadi di lapangan, sementara orang pusat memiliki keterbatasan dengan hal yang terjadi di lapangan. Kita tidak hanya mengandalkan APBD, dukungan swasta punya andil besar Seharus-nya kita menjadi pintu bagi swasta, bukan menjadi portal,” tegas Sumarno meyakinkan. (TN)

BACA JUGA