Babak Baru Perang Covid-19
Minggu, 01 Agustus 2021 | 10:41 WIB
foto:istimewa
Presiden RI Joko Widodo meminta masyarakat tetap tenang selama penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Bali pada 3-20 Juli 2021. Keputusan penerapan PPKM Darurat diambil setelah mendapat banyak masukan dari menteri, ahli Kesehatan dan kepala daerah, terkait perkembangan COVID-19 yang sangat cepat karena varian baru yang juga menjadi persoalan serius dibanyak negara.
Adapun PPKM Darurat akan meliputi pembatasan-pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat dari yang selama ini sudah berlaku.
Presiden telah meminta Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan untuk menjelaskan secara detail mengenai PPKM Darurat tersebut.
"Saya minta masyarakat tetap tenang dan waspada mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada," ujar Presiden Jokowi saat menyampaikan keterangan pers virtual terkait pemberlakuan PPKM Darurat, dari Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (1/7).
Presiden juga meminta Kementerian Kesehatan meningkatkan kapasitas rumah sakit dan fasilitas isolasi terpusat serta sediaan obat dan alat Kesehatan untuk mengatasi kenaikan kasus COVID-19.
"Jajaran Kementerian Kesehatan juga terus meningkatkan kapasitas rumah sakit, kapasitas fasilitas isolasi terpusat, penyediaan obat obatan, alat kesehatan, hingga tangki oksigen," katanya dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis.
Presiden mengatakan, pemerintah akan mengerahkan seluruh sumber daya untuk mengatasi penularan COVID-19. Seluruh aparatur negara, TNI, Polri, dokter, dan tenaga kesehatan akan bahu membahu menanggulangi penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus corona tipe SARS-CoV-2 itu.
Lonjakan kasus penularan COVID-19 yang antara lain terjadi akibat munculnya varian baru virus corona, kata Presiden, mengharuskan pemerintah mengambil langkah-langkah yang lebih tegas untuk membendung persebaran COVID-19.
"Pandemi COVID-19 dalam beberapa hari terakhir ini berkembang sangat cepat karena varian baru yang juga jadi persoalan serius di beberapa negara. Situasi ini mengharuskan kita mengambil Langkah-langkah yang lebih tegas agar kita dapat bersama-sama membendung COVID-19," katanya.
Sehari sebelumnya, dalam sambutannya pada pembukaan Munas VIII Kamar Dagang dan Industri Indonesia di Kendari, Sulawesi Tenggara, sebagaimana disaksikan melalui tayangan Youtube Sekretariat Presiden di Jakarta, Presiden mengatakan Indonesia belajar dari penanganan lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi di India dalam menangani pandemi di Tanah Air.
"Saat ini India sudah anjlok lagi turun menjadi 50 ribu kasus per hari. Kita belajar dari sana," ujar Presiden Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, diceritakannya, sudah menelepon Menkes India. Presiden juga telah menelpon Perdana Menteri India Narendra Modi, untuk menanyakan penyebab lonjakan kasus di India.
"Dua-tiga hari, satu minggu ini juga sama, di negara lain lompatan eksponensial terjadi di Inggris, di Israel. Australia, di Sidney juga lockdown karena kenaikan sangat tinggi," ujar Presiden.
"Kita saat Januari telepon India, kita belajar dari sana. Akhir Januari kasus kita naik sudah 176 ribu kasus. Pernah turun di Mei pertengahan, saya ingat, turun menjadi 87 ribu kasus. Tetapi begitu ada liburan, liburan lebaran kemarin plus varian baru, hari ini kita naik melompat dua kali lipat lebih menjadi 228 ribu. Inilah yang saya sampaikan kita harus hati-hati, kita harus tetap waspada, kita tak boleh lengah," jelasnya.
Presiden mengaku kerap menelepon Wisma Atlet setiap jam 10 hingga jam 12 malam, untuk memperoleh data.
"Saya selalu telepon ke petugas mengenai keterisian tempat tidur di Wisma Atlet. Pernah September itu 92 persen, saya betul-betul sudah gemetar, grogi betul, tapi bisa turun. Bahkan di pertengahan Mei, 18 Mei itu turun 15 persen, dari 92 ke 15 persen, sudah senang. Tapi begitu ada liburan, hari ini saya harus ngomong apa adanya, 90 persen," ujar Presiden.
Presiden mengatakan Indonesia harus terus mengejar vaksinasi. Hingga hari ini vaksinasi sudah menyentuh angka 42 juta dosis.
"Sekarang tidak ada tawar-menawar, Juli satu juta harus, Agustus 2 juta harus," tegasnya. (TN)
Babak Baru Perang Covid-19
Pemerintah secara resmi memutuskan kebijakan pengetatan aktivitas masyarakat untuk mencegah semakin luasnya penyebaran
Covid-19.
Presiden RI Joko Widodo meminta masyarakat tetap tenang selama penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Bali pada 3-20 Juli 2021. Keputusan penerapan PPKM Darurat diambil setelah mendapat banyak masukan dari menteri, ahli Kesehatan dan kepala daerah, terkait perkembangan COVID-19 yang sangat cepat karena varian baru yang juga menjadi persoalan serius dibanyak negara.
Adapun PPKM Darurat akan meliputi pembatasan-pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat dari yang selama ini sudah berlaku.
Presiden telah meminta Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan untuk menjelaskan secara detail mengenai PPKM Darurat tersebut.
"Saya minta masyarakat tetap tenang dan waspada mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada," ujar Presiden Jokowi saat menyampaikan keterangan pers virtual terkait pemberlakuan PPKM Darurat, dari Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (1/7).
Presiden juga meminta Kementerian Kesehatan meningkatkan kapasitas rumah sakit dan fasilitas isolasi terpusat serta sediaan obat dan alat Kesehatan untuk mengatasi kenaikan kasus COVID-19.
"Jajaran Kementerian Kesehatan juga terus meningkatkan kapasitas rumah sakit, kapasitas fasilitas isolasi terpusat, penyediaan obat obatan, alat kesehatan, hingga tangki oksigen," katanya dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis.
Presiden mengatakan, pemerintah akan mengerahkan seluruh sumber daya untuk mengatasi penularan COVID-19. Seluruh aparatur negara, TNI, Polri, dokter, dan tenaga kesehatan akan bahu membahu menanggulangi penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus corona tipe SARS-CoV-2 itu.
Lonjakan kasus penularan COVID-19 yang antara lain terjadi akibat munculnya varian baru virus corona, kata Presiden, mengharuskan pemerintah mengambil langkah-langkah yang lebih tegas untuk membendung persebaran COVID-19.
"Pandemi COVID-19 dalam beberapa hari terakhir ini berkembang sangat cepat karena varian baru yang juga jadi persoalan serius di beberapa negara. Situasi ini mengharuskan kita mengambil Langkah-langkah yang lebih tegas agar kita dapat bersama-sama membendung COVID-19," katanya.
Sehari sebelumnya, dalam sambutannya pada pembukaan Munas VIII Kamar Dagang dan Industri Indonesia di Kendari, Sulawesi Tenggara, sebagaimana disaksikan melalui tayangan Youtube Sekretariat Presiden di Jakarta, Presiden mengatakan Indonesia belajar dari penanganan lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi di India dalam menangani pandemi di Tanah Air.
"Saat ini India sudah anjlok lagi turun menjadi 50 ribu kasus per hari. Kita belajar dari sana," ujar Presiden Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, diceritakannya, sudah menelepon Menkes India. Presiden juga telah menelpon Perdana Menteri India Narendra Modi, untuk menanyakan penyebab lonjakan kasus di India.
"Dua-tiga hari, satu minggu ini juga sama, di negara lain lompatan eksponensial terjadi di Inggris, di Israel. Australia, di Sidney juga lockdown karena kenaikan sangat tinggi," ujar Presiden.
"Kita saat Januari telepon India, kita belajar dari sana. Akhir Januari kasus kita naik sudah 176 ribu kasus. Pernah turun di Mei pertengahan, saya ingat, turun menjadi 87 ribu kasus. Tetapi begitu ada liburan, liburan lebaran kemarin plus varian baru, hari ini kita naik melompat dua kali lipat lebih menjadi 228 ribu. Inilah yang saya sampaikan kita harus hati-hati, kita harus tetap waspada, kita tak boleh lengah," jelasnya.
Presiden mengaku kerap menelepon Wisma Atlet setiap jam 10 hingga jam 12 malam, untuk memperoleh data.
"Saya selalu telepon ke petugas mengenai keterisian tempat tidur di Wisma Atlet. Pernah September itu 92 persen, saya betul-betul sudah gemetar, grogi betul, tapi bisa turun. Bahkan di pertengahan Mei, 18 Mei itu turun 15 persen, dari 92 ke 15 persen, sudah senang. Tapi begitu ada liburan, hari ini saya harus ngomong apa adanya, 90 persen," ujar Presiden.
Presiden mengatakan Indonesia harus terus mengejar vaksinasi. Hingga hari ini vaksinasi sudah menyentuh angka 42 juta dosis.
"Sekarang tidak ada tawar-menawar, Juli satu juta harus, Agustus 2 juta harus," tegasnya. (TN)
BACA JUGA
Program PNM Mekaar Mendunia di Side Event Commision On The State of Women ke 67 di PBB
Minggu, 12 Maret 2023 | 08:38 WIB
Ditjen Bina Keuda Kemendagri Gelar Webinar Series ke-32, Tingkatkan Kinerja dan Sinergitas BUMD
Jumat, 10 Maret 2023 | 08:37 WIB
Kemendagri Minta Daerah Maksimalkan Kinerja BLUD dan Tingkatkan Pelayanan Publik
Jumat, 10 Maret 2023 | 08:29 WIB
ERICK THOHIR DORONG RUMAH BUMN TEMBUS PASAR DUNIA MELALUI INACRAFT 2023
Kamis, 02 Maret 2023 | 14:57 WIB